Putusan MI 2

1.Sebutkan tugas dan peranan Mahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikan sengketainternasional !

•      Memberikan pendapat hukum (advisory opinion)

•      Mengadili berdasarkan traktat dan kebiasaan

•      Memberikan sanksi apabila salah satu yang bersengketa tidak tunduk terhadap putusan hakininternasional

2.Apakah yang anda ketahui tentang Mahkamah Internasional !

•      Merupakan salah satu organ pokok PBB

•      Hakim Terdiri dari 15 orang untuk masa jabatan 9 tahun.

•      Berkedudukan di Den Haag

•      Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal 9 orang hakim.

•      Prosedur peradilan hampir sama dengan yurisdiksi intern suatu negara.

3.Bagaimanakah wujud rasa hormat dan menghargai putusan Mahkmah Internasional !

a) Apabila telah diputuskan tidak boleh protes
b) Apabila tidak terima harus mengajukan banding
c) Mematuhi aturan Persidangan

Timbulnya sengketa

1. Jelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional ?

1.       Ambisi untuk menundukkan negara lain dalam rangka pamer kekuasaan dan menguasai suatu negara

2.       Perebutan wilayah atau klaim kepemilikan wilayah

3.       Penguasaan sumber alam atau kekayaan alam

4.       Perbedaan kepentingan ideologi dan politik

5.       Klaim karena pelanggaran suatu perjanjian yang telah dibuat 

2. Uraikan cara menyelesaikan masalah-masalah  (sengketa) internasional ?

Cara damai = secara politik, arbitrase internasional, pengadilan internasional

Cara paksa = Tindakan paksa adalah Tindakan agresi militer dengan mempergunakan angkatan Udara, laut dan darat, yang diharapkan dapat memulihkan perdamaian dan keamanan internasional

3. Berikanlah 3 contoh penyelesaian masalah internasional melalui arbitrase?

1)   Sengketa antara Cemex Asia Holdings melawan Indonesia yang diselesaikan melalui International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada 2004 sampai 2007

2)   Sengketa terkait Bank Century dimana dua pemegang sahamnya menggugat Pemerintah Indonesia yakni Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq yang diselesaikan melalui ICSID, Singapore

3)   Sengketa antara Newmont melawan Pemerintah Indoesia yang diselesaikan di ICSID, Washington DC.

4.      Tunjukkan salah satu contoh penyelesaian sengketa Internasional melalui tindakan agresi ?

Perang Teluk I tahun 1990-an atas tindakan militer Irak melakukan Agresi terhadap wilayah Kuwait.

Tugas Semester 3

Soal pertemuan ke- 10

1.    Di bawah ini bukan termasuk prinsip demokrasi pancasila yaitu….

a.    Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.    Keseimbangan anatar hak dan kewajiban.

c.    Mewujudkan rasa keadilan.

d.    Mewujudkan konstitusi.

e.    Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional.

2.    Pada masa orla tercatat ada dua konstitusi yang berlaku yaitu UUDS 1950 dan UUD 1945. Oleh karena itu Indonesia menganut dua sistem pemerintahan yaitu...

a.    Parlementer dan terpimpin.

b.    Parlementer dan liberal.

c.    Liberal dan komunis.

d.    Terpimpin dan liberal

e.    Komunis dan liberal.

3.    Dalam tatanan praktek demokrasi pancasila tidak dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal dibawah yang bukan indicator antara lain….

a.    Pembatasan hak-hak politik rakyat.

b.    Pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

c.    Pembentukan lembaga intra konstitusional.

d.    Pembentukan lembaga ekstra konstitusional.

e.    KKn merajalela.

Tugas PKN Semester 3

Soal pertemuan ke- 10

1.    Di bawah ini bukan termasuk prinsip demokrasi pancasila yaitu….

a.    Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.    Keseimbangan anatar hak dan kewajiban.

c.    Mewujudkan rasa keadilan.

d.    Mewujudkan konstitusi.

e.    Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional.

2.    Pada masa orla tercatat ada dua konstitusi yang berlaku yaitu UUDS 1950 dan UUD 1945. Oleh karena itu Indonesia menganut dua sistem pemerintahan yaitu...

a.    Parlementer dan terpimpin.

b.    Parlementer dan liberal.

c.    Liberal dan komunis.

d.    Terpimpin dan liberal

e.    Komunis dan liberal.

3.    Dalam tatanan praktek demokrasi pancasila tidak dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal dibawah yang bukan indicator antara lain….

a.    Pembatasan hak-hak politik rakyat.

b.    Pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

c.    Pembentukan lembaga intra konstitusional.

d.    Pembentukan lembaga ekstra konstitusional.

e.    KKn merajalela.

Tugas Pkn 7 Soal

Anggota :

1. Halizha Nidya S             (09)

2. Hilda Oktaviana             (10)

3. Khemal Havied Z           (12)

4. Nida Zakiya Q S             (16)

Soal

1. Gambarkan apa yang dimaksud masyarakat madani ?  
2. Apakah masyarakat madani sudah terwujud di Indonesia ?  
3. Apa yang dimaksud budaya demokrasi ?
4. Jelaskan budaya demokrasi liberal, komunis, dan pancasila !  
5. Sebutkan minimal 5 perbedaan demokrasi liberal, komunis, dan pancasila !
6. Deskripsikan prinsip-prinsip demokrasi !  
7. Sebutkan makna dari budaya demokrasi !

TUGAS PKN 2

TUGAS PKN 2

      A.    Tipe2 budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

1.     Budaya politik tradisional à

Budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia.

Ex :        a. Pemimpin harus pribumi

               b. Pemimpin harus bergama islam

              c. Presiden harus berumur 40 tahun

               d. Presiden minimal lulus SMA

              e. Lebih mengutamakan kuantitas

              f. Harus dari kalangan darah biru (konlomerat)

2.     Budaya politik islam à

Budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada satu keyakinan dan nilai agama tertentu, hal ini tentu saja agama islam. Agama islam di Indonesia mayoritas dan Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Ex :        - Para pemimpin harus beragama Islam

3.     Budaya politik modern à

Budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter etnis tertentu atau pendasaran pada agama tertentu.Pada masa pemerintahan Orde Baru dikembangkan budaya politik modern yang dimaksudkan untuk tidak mengedapankan budaya etnis atau agama tertentu.

Ex :        - Kebalikan dari budaya politik modern

B.    Dampak perkembangan tipe politik yang sesuai dengan perkembangan sistem politik yang berlaku:

       #  Sistem politik tradisional

1.    Sistem politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. sistem ini termasuk politik tradisional.

2.    Sistem politik patrimonial yaitu didasarkan pada garis keturunan ayah. Sedang kan, Patriakal yaitu didasarkan pada garis keturunan ibu.

3.    Sistem politik feodal (kuno) yaitu sistem yang berlaku saat zaman feodal. Ex : membungkuk di depan raja, hanya anak pejabat yang bisa sekolah, Asal Bapak Senang, dll.

# Sistem politik antara tradisional dan modern

4.    Sistem politik anatara tradisional dan modern yaitu sistem politik kerajaan birikasi. Ex : Inggris, Belanda.

# Sistem politik modern

5.    Sistem politik demokrasi

Contoh negara yang menganut sistem politik demokrasi yaitu Indonesia dan Amerika.

6.    Sistem politik kediktaktoran (notoriter dan totaliter). Contoh negara yang menganut sistem politik kediktatoran yaitu jepang, jerman, dll.

Tugas PKN 1 Smster 2

TUGAS PKN

1.     Perilaku politik = dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku pelaku politik  dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah, dan antar kelompok masyarakat dalam rangkah proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Ex :

a.     Membentuk koalisi. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin.

b.    Ikut serta dalam pesta politik.

c.     Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas.

d.    Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku.

e.     Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol.

2.     Budaya politik = adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat-istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat di dalam kehidupannya.

3.     Interest group à

1.     Kelompok kepentingan Anomik
Berasal dari kata anomie yang artinya terasing. Kelompok anomik muncul secara kebetulan (incidental / temporer), bersikap informal, muncul karna adanya isu tertentu, anggotanya muncul dan menghilang tidak tertentu, bekerja tidak teratur.
Contoh : Persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi.

2. Kelompok kepentingan Non- Asosiasional
Suatu kelompok kepentingan yang bersifat informal, memiliki suatu lembaga atau organisasi yang agak sedikit mapan, anggotanya berasal dari faktor keturunan dan tidak ada unsur memilih untuk menjadi anggota kelompok ini, muncul bila ada kepentingan khusus, bekerja tidak teratur pada waktu tertentu saja, memiliki kepemimpinan yang relative longgar, bersifat sukarela seperti paguyuban, dan kurang begitu efektif.
Contoh : Persatuan warga Batak di Jakarta.

3. Kelompok Kepentingan Institusional (Kelembagaan)
Kelompok yang memiliki suatu organisasi yang telah mapan, kegiatan yang teratur, jaringan organisasi yang luas, tujuan organisasi yang luas, kepemimpinan yang terseleksi. Anggotanya terkait dengan kepentingan ekonomi atau bisanya terkait dengan pekerjaan. Sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Contoh : KOPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll.

4. Kelompok Kepentingan Asosiasional
Kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, memiliki lembaga yang mapan, menggunakan tenaga professional, memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan, kepemimpinan yang terseleksi dan tujuan yang bersifat khusus . Efektif mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Contoh : Ikatan Dokter Indonesia, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.

4.     Budaya politik parokial = yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut.

a.     Ikut dalam demo massa.

b.     Tidak mengetahui sistem pemerintahan Indonesia.

c.      Tidak tahu presiden Indonesia.

d.     Melanggar hukum yang berlaku.

e.     Kelompok masyarakat yang marginal.

5.     Budaya politik kaula = yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan

Contoh Budaya Politik Subjek/Kaula yakni masyarakat jawa (keraton) di jogja. Dimana rakyat sudah ada pemahaman & kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam politik, namun mereka tidak berdaya dan tidak kritis (hanya mengikuti perintah, tidak memberikan aspirasi) ,budaya ini banyak terjadi di Indonesia di saat pemerintah Presiden Suharto (masa Orde Baru). Di masa tersebut, orang jarang ada yang berani membincangkan masalah politik secara bebas, terlebih lagi mengkritik presiden ataupun keluarganya.

6.     Budaya politik partsipan = yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.

a.     Ikut berpartisispasi dalam pemilu.

b.     Ikut mentaati hukum yang berlaku.

c.     Berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dalam negeri.

d.    Bermusyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan.

e.     Menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah.